MENGUPAYAKAN PERAN PROGRESIF INDONESIA : REFLEKSI 68 TAHUN BERDIRINYA NEGARA ISRAEL

15 Mei 1948 adalah sebuah tanggal yang bersejarah bagi dua buah negara, Israel dan Palestina. Satu tanggal yang sama namun memberikan nasib yang berbeda bagi kedua bangsa tersebut. Israel memperingati tanggal tersebut sebagai tanggal kemerdekaan, tanggal di mana sebuah babak baru bagi sebuah bangsa mendeklarasikan dirinya sebagai negara Yahudi. Sementara bagi Palestina, ini adalah tanggal yang mereka sebut sebagai hari malapetaka, atau dikenal dengan Nakhba.

Terbentuknya negara Israel adalah sebuah puncak prestasi dari kerja organisasi yahudi internasional. Cita-cita sebuah negara yahudi yang diprakarsai oleh Theodore herzl, walaupun dia sendiri tidak menikmati, namun penerusnya mampu mewujudkan mimpi yang sempat disebut utopia itu. Sementara, sebanyak 700 ribu orang-orang Palestina harus terusir dari tanah yang mereka sudah diami berabad-abad lamanya. Gelombang pengungsian ini terjadi secara sistematis baik direncanakan atau tidak selama masa sebelum dan sesudah May 1948. Ilan Pappe, seorang profesor sejarah berdarah Israel,  dalam bukunya, The Ethnic Cleansing of Palestine, memaparkan bagaimana rencana pembersihan etnis itu secara sistematis dilakukan untuk mencapai sebuah masyarakat mayoritas Yahudi.

JARINGAN POLITIK ISRAEL

Sejak berdirinya negara Israel, Kontak-kontak diplomasi dengan banyak negara terutama dengan negara super power dibangun dengan kuat oleh Israel, terutama dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa setelah tahun 1948. Sementara, banyak negara dunia ketiga terutama sekali negara-negara mayoritas penduduknya muslim menolak hubungan  diplomasi dengan Israel.

Dukungan kuat dan hampir tanpa reserve dari pemerintahan Amerika dan Eropa, menyebabkan hampir setiap dialog internasional terutama di PBB, bisa dipastikan akan selalu gagal menyuarakan kepentingan yang berbeda dengan kepentingan Israel. Terutama sekali jika sudah menyangkut problem krusial, seperti keamanan negara israel, kedaulatan dan hak asasi manusia.  Jika pun ada resolusi yang lolos, maka sulit untuk mengeksekusi resolusi tersebut.

Semisal resolusi 242 tahun 1967, yang mengharuskan Israel untuk angkat kaki dari wilayah Jalur Gaza dan Tepi barat, tidak pernah terealisasi. Bahkan pemukim di area pendudukan semakin bertambah, hingga populasi pemukim mencapai lebih dari 500 ribu jiwa di tepi barat. Padahal menurut konvensi Jenewa ke-4 artikel no. 49, disebutkan dengan jelas bahwa  negara yang menduduki suatu daerah pendudukan sebagai hasil peperangan, dilarang untuk memindahkan warganya dari luar wilayah pendudukan ke dalam daerah pendudukan. Namun sekali lagi ini tidak digubris sama sekali oleh Israel sementara dunia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengecam.

Jika dilihat kembali akar sejarah berdirinya negara Israel dan juga bagaimana negara ini mampu bertahan dalam dinamika konflik politik dan senjata dengan dunia luar, maka tidak terlepas dari peran strategis dan taktis yang dimainkan oleh kelompok yang menjadi sub-ordinasi negara Israel itu sendiri. Sebut saja organisasi  ini dikenal dengan kelompok lobby zionist Israel di Amerika Serikat atau aliansinya. Peran Zionisme dan lobby Israel di Amerika begitu besar pengaruhnya, sehingga tidak ada satupun calon presiden Amerika yang tidak berkampanye secara khusus di hadapan ribuan organisasi kerja sama Amerika –Israel (AIPAC). Bahkan ritual pertemuan tahunan, selalu digelar dalam orasi terbuka yang diisi secara bergantian dari Presiden Amerika maupun Israel.

Jaringan kerja yang kuat ini merupakan hasih kerja yang panjang, dan bisa dirunut dari pola kerja yang dilakukan semenjak Theodore Herzl melahirkan karya monumentalnya dalam buku Der Judenstaat, negara Yahudi. Sejak itu munculah organisasi perjuangan yang bergerak secara internasional dan terorganisir dengan tujuan mempengaruhi kebijakan negara-negra besar untuk mendapatkan dukungan bagi masa depan negara Yahudi tersebut. Organisasi ini kemudian banyak merekrut orang-orang yang mempunyai pengaruh politik dan juga kekuatan finansial, untuk mencapai tujuannya. Sekali waktu kelompok ini mampu masuk mempengaruhi kebijakan politik suatu negara, maka semua sendi dan celah kebijakan yang mengarah pada proteksi kepentingan Israel juga masuk dalam kontrol mereka. Kekuatan jaringn politik dan finansial di Amerika misalnya,  menjadi pilar utama bagi kekuatan yang membuat Israel kuat dalam menghadapi kecaman diplomasi maupun ancaman bersenjata dari negara lain.

Sejak pendudukan ilegal Israel dengan inisiatif mencaplok wilayah sisa Palestina lainnya yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat (serta Gholan bagian dari Syria) pada bulan Juni 1967, tekanan dari banyak negara memang meningkat, baik dari negara-negara dunia ketiga asia dan amerika latin, tapi juga dari negara Eropa. Namun kuatnya back-up Amerika dan aliansinya, tetap bisa mendominasi dan menyetir keputusan PBB, atau bahkan memblokade usaha-usaha kearah kemerdekaan Palestina. Terakhir adalah ketika usaha untuk mengeluarkan resolusi untuk mengakhiri pendudukan Israel di PBB gagal mencapai dukungan 9 negara yang tergabung dalam dewan keamanan. Amerika dan Australia menolak sementara 5 abstain, dan 8 mendukung. Kegagalan ini menunjukkan usaha diplomasi dan dukungan Amerika sangat kuat.

Kuatnya dukungan negara sekutu Israel, membuat pelanggaran HAM terus terjadi di Palestina, sehingga terlihat seperti tidak ada usaha serius dari dunia internasional untuk mengakhirinya. Hal ini terlihat dari peningkatan eskalasi kekerasan secara konstan. Hal ini bisa terlihat dari catatan OCHA atau Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada wilayah pendudukan Palestina dari mulai Oktober 2015 hingga kini. Sebagai contoh dari Januari hingga September 2015, tercatat jumlah kekerasan yang mengakibatkan kematian dipihak Palestina sebanyak 26 orang sementara di pihak warga Israel 4 orang. Namun sejak Oktober hingga desember 2015, meningkat drastis. Dimana jumlah korban mati di pihak Palestina sebanyak 132 orang sementara Israel 19 jiwa.  Artinya ada peningkatan 5 kali lipat hanya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir di tahun 2015. Sementara data terbaru OCHA tahun 2016 hingga tanggal 6 May 2016, korban jiwa di pihak warga Palestina mencapai 61 jiwa dan 4 jiwa di pihak warga Israel.

Tentu saja gambaran kekerasan yang terjadi di atas bukanlah sesuatu yang baru dalam konflik Israel-Palestina ini. Namun demikian masyarakat dunia sudah menganggap suatu yang biasa atau tidak layak perhatian. Padahal banyak para pakar yang meyakini, bahwa sumber awal dari segala macam masalah yang terjadi di kawasan timur-tengah berasal dari konflik Israel dan Palestina. Liputan media massa kini lebih banyak beralih pada isu lainnya sekitar perang di Syria yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dari banyak negara dan kelompok.

 

 

PERAN LEBIH PROGRESIF

Sementara itu, Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini mencoba aktif lebih jauh dalam konflik ini, terutama melalui hasil sidang konferensi anggota organisasi kerja sama negara-negara Islam (OKI) di Jakarta Maret 2016 lalu yang beranggotakan 57 negara. Deklarasi Jakarta yang dikeluarkan dalam konferensi tersebut cukup keras ditujukan kepada Israel, terutama yang berkaitan dengan seruan boikot atas produk yang dihasilkan dari wilayah pendudukan. Akan tetapi implementasi seruan ini, kurang mendapat repon dari anggota negara OKI tersebut. Padahal seruan boikot ini bukan merupakan isu baru, dan bahkan secara konsisten terus dikampanyekan secara terus menerus oleh NGO asing, yaitu kelompok BDS Movement (Boycott, Divestment and Sanction Movement).

Bahkan sebaliknya, pukulan diplomatik coba dilancarkan oleh Israel kepada Indonesia secara beruntun segera setelah konferensi tersebut berakhir. Pertama, saat Israel menolak kunjungan Mentri Luar Negeri Indonesia saat ingin membukan kantor konsul kehormatan Indonesia untuk Palestina di Ramallah. Sehingga terpaksa tempat serah terima nota diplomatik dipindah ke Jordania. Yang kedua, saat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, mengundang lima wartawan Indonesia  dan menerima mereka di kantornya. Sebuah tindakan kontras yang ditujukan oleh pemerintah Israel kepada Indonesia, sesaat menolak perdana mentri masuk wilayah pendudukan Israel di Palestina, namun kemudian mengundang wartawan Indonesia langsung, dan mengatakan bahwa sudah saatnya Israel dan Indonesia bekerja sama. Pesan yang tertangkap sudah dari dua kejadi di atas bahwa Israel serius dalam menggarap dukungan opini publik di Indonesia.

Lantas bagaimanakah tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam melihat posisi Israel dan Palestina ini, khususnya peran Indonesia dalam memainkan role baru dalam menyelesaikan konflik tersebut?

Pertama, Indonesia selain meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tradisional pendukung isu-isu kemerdekaan Palestina, juga harus membuka jaringan baru dengan meningkatkan kerja samanya dengan negara Eropa yang berpotensi besar untuk berdiri pada kepentingan perdamaian di Palestina dengan mendukung kemerdekaannya dan mendorong Israel untuk menghentikan pendudukan di wilayah yang mereka kuasai sejak 1967.

Kedua, mengupayakan usaha yang lebih progresif dengan mendukung aktivitas komunitas internasional, terutama kelompok NGO yang bergerak di negara sekutu dekat Israel yang memerjuangkan kemerdekaan Palestina.

Ketiga, menciptakan jaringan yang mampu mempengaruhi kebijakan dalam bidang politik dan ekonomi di negara-negara sekutu Israel, dengan tujuan memenangkan debat kebijakan luar negeri negara tersebut untuk mengakhri pendudukan Israel di Palestina. Sebut saja ini adalahkelompok penyeimbang dari jaringan yang sudah dibentuk lebih dulu oleh kelompok pendukung Israel seperti di negara Amerika dna sekutu lainnya.

Tiga hal di atas inilah, di mana kapasitas Indonesia harus ditunjukkan. Sebagai negara muslim terbesar, dengan menunjukkan kekuatan diplomatiknya. Hubungan Israel Palestina sulit diselesaikan jika tidak ada upaya secara sistematis dari sebuah aliansi besar negara-negara dan komunitas internasional untuk bergerak secara bersama-sama. Taktik lebih rinci dalam mempengaruhi opini publik dunia, begitu juga membangun jaringan yang kuat di negara-negara yang selama ini menjadi sponsor atau pendukung israel dalam diplomasi internasional harus diciptakan dan sekaligus digerakkan. Jaringan ini harus mampu menjadi penyeimbang dari kelompok sejenis yang sudah dibangun oleh Israel jauh sebelumnya.

Stagnasi penyelesaian konflik Israel dan Palestina tidak boleh dibiarkan terlalu lama terhenti. Harus terus dilakukan terobosan yang bersifat jauh lebih pro aktif. Perlu dipikirkan untuk memakai bentuk kolaborasi antara negara dengan komunitas masyarakat internasional seperti NGO misalnya. Sokongan negara, atau bisa juga dengan instrument yang dibentuk negara, yang mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina, bisa menjadi alternative. Maksud perlunya dibuat kerja sama ini, agar bisa tercipta pola kerja yang bersifat cair dan lugas namun lepas dari tata krama diplomatik antar negara. Pola kerja ini harus mempunyai jaringan yang kuat pada negara-negara yang mempunyai pengaruh politik dan ekonomi di kawasan negara tersebut berada. Akses kepada aktor-aktor penting dalam pemerintahan, pelaku ekonomi dan media massa harus dipikirkan secara serius.

Indonesia perlu melakukan upaya mendukung secara aktif, tanpa muncul di permukaan, setiap organisasi swadaya masyarakat atau komunitas internasional lainnya, yang sudah lebih dulu bergerak secara nyata dalam menentang pendudukan Israel. Sebagai contoh Gerakan Boycott, Divestment and Sanction (BDS), atau BDS Movement yang didirikan pada bulan Juli 2005. Gerakan internasional ini disambut dengan baik oleh kalangan internasional, dan kantor-kantor perwakilan pun berdiri di beberapa negara. Bahkan komunitas intelektual dari berbagai perguruan tinggi di Inggris berjumlah lebih 300 orang di Inggris melakukan aksi boycot akademik terhadap Israel yang dicanangkan tahun lalu.

Di Amerika berdiri organisasi Jewish Voice for Peace, atau kelompok yahudi yang mendukung perdamaian Palestina dan mempunya tag line, ‘Not in Our Names’, atau bukan mengatasnamakan kami, sebagai seruan penolakan mereka atas klaim identitas Yahudi terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap Palestina. Kemudian If American Knew, organisasi yang mengungkap fakta-fakta ironis dukungan Amerika terhadap Israel dengan menggunakan uang dari hasil pajak warga negara Amerika untuk mendukung tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel.

Di dalam negeri Israel sendiri, muncul kelompok Breaking the Silence, yaitu kelompok yang berasal dari mereka yang pernah aktif dalam dinas kemiliteran di Israel.  Kelompok ini aktif membeberkan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Israel. Begitu juga ada kelompok Peace Camp di Israel. Kelompok ini menyuarakan pentingnya dialog perdamaian bagi dua bangsa terebut, dan menentang usaha pendudukan serta perluasan daerah pemukiman ilegal di wilayah tersebut.

Jadi sinergi dari upaya diplomatik, kerja sama komunitas internasional, dan kelompok penyeimbang dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri negara pendukung Israel, akan menentukan dan mempercepat langkah perdamaian di tanah Palestina. Inilah usaha progresif yag memang memerlukan energi yang cukup besar yang harus dicarikan jalan  keluarnya dalam bentuk komitmen nyata dan bersifat oprasional.

Advertisements

Leave a comment

May 24, 2016 · 9:32 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s